TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menyampaikan lima amanat kepada Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin, apabila nanti sudah sah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Pesan ini disampaikan oleh Ketua PBNU, Said Aqil Siradj langsung kepada Ma’ruf di kantor PBNU.
Baca juga: Tunggu KPU, Ma'ruf Amin: Jangan Panggil Saya Wapres Dulu
Dalam surat amanat yang dibacakan Said Aqil, tertulis bahwa NU sejak didirikan mengemban dua amanat. Amanat tersebut adalah amanat keagamaan (diniyyah), dan amanat kebangsaan (wathaniyyah). NU untuk itu memandang diperlukan langkah strategis guna mengimplementasikan cita-cita membangun bangsa yang maju, bermartabat, serta berperadaban mulia.
“Oleh karenanya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengamanatkan kepada Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin,” kata Said di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin 22 April 2019.
Adapun isi amanat tersebut:
Pertama, dalam bidang pandidikan mengutamakan pembangunan manusia yang menitikberatkan pada pendidikan karakter. Langkah ini bisa ditempuh dengan salah satunya memberi perhatian lebih kepada Pendidikan Pesantren. Sebagai basis tempat pertumbuhan Islam moderat.
Dalam rangka meningkatkan upaya ini, kata Said Aqil, salah satu usulan hasil Musyawarah Nasional NU di Lombok tahun 2017 adalah diangkatnya Menteri urusan pesantren. Karena menurutnya selama ini pesantren belum mendapat peran strategis, di bawah Kementerian Agama.
Kedua, mengarusutamakan pembangunan manusia berbasis pada nilai-nilai moderatisme. Langkah ini bisa ditempuh dengan jalan melihat kembali postur kurikulum dalam pendidikan, utamanya pendidikan keagamaan secara seksama dan cermat dengan menekankan peningkatan akhlakul karimah dengan menonjolkan keteladanan Nabi Muhammad Saw. Harus dipastikan tidak boleh ada konten yang anti-moderatisme dan menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam Aswaja.
Baca juga: Said Aqil Imbau Masyarakat Tak Lakukan Gerakan Inkonstitusional
Ketiga, membangun perekonomian yang bukan saja menekankan pertumbuhan, namun lebih dari itu berbasis pemerataan. Gagasan Redistribusi aset yang pernah direkomendasikan oleh Munas Nahdlatul Ulama di Lombok tahun 2017 dan telah dijalankan oleh Presiden Jokowi perlu lebih digenjot dan dimaksimalkan lagi. Langkah-langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan harus dilakukan dengan kreatif dan inovatif.
Keempat, Mendorong percepatan implemetasi gagasan ekonomi keumatan dan ekonomi Islam. Sektor ekonomi keumatan dan ekonomi Islam menjadi penting untuk diperhatikan sebab melihat Indonesia sebagai negara dengan pandudukan muslim terbanyak menjadi titik pijak mengapa kebijakan ini harus segera diimplementasikan.
Kelima, Membangun iklim berbangsa dan bernegara serta kehidupan politik yang lebih sejuk berasaskan pada nilia-nilai moderatisme. Segala bentuk pengingkaran terhadap dasar-dasar negara harus ditindak tegas. Pengalaman adanya kelompok yang ingin mengganti ideologi negara dan bentuk pemerintahan membuat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin pendirian organisasi massa dan segala bentuk perkumpulan lain yang memiliki potensi kearah sana.
